Kadrun Membela Yang Bayar?

 

Oleh. M. Aminulloh RZ

Pada bulan Maret, tahun 1993, Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden untuk masa jabatan yang keenam. Ia kemudian bersekutu dan memberi bantuan pada kaum militan Islam, termasuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Salah satu tokohnya yang terkenal pada saat itu adalah Sri Bintang Pamungkas.

Melalui ICMI, Presiden Soeharto berhasil mengkooptasi banyak dari mereka yang secara keras mengkritiknya, dan lewat ICMI juga banyak merebut simpati dari seluruh umat Islam. Mungkin hanya Gus Dur, tokoh Islam yang mencoba menghalangi usahanya untuk merebut hati umat Islam. Tidak lama dari situ, pada tahun 1995, Amien Rais yang menjadi anggota ICMI membuat pernyataan Subversif hingga Presiden Soeharto marah. Amien Rais dianggap Muslim modernis yang selalu mendukung rezim, kini berbalik menyerang rezim Orde Baru.

Jadi, pada dekade terakhir rezim orde baru, Cendana menggunakan kekuatan politiknya melalui kelompok Islam garis keras untuk menghambat sistem yang akan berubah pada saat itu, yakni demokrasi. Mengapa demikian? Karena jika demokrasi ini berjalan dengan baik, maka Cendanalah yang paling bertanggungjawab atas segala ‘kejahatan’ di negeri ini.  Dan bagi kelompok Islam militan,  ideologi mereka jadi tidak laku lagi di pasaran. Meski pada akhirnya demokrasi tetap terjadi hingga hari ini.

Saat rezim Orde Baru, apapun yang berbau PKI, komunisme, dan sosialisme akan dihabisi. Siapapun yang mengkritik Soeharto dengan keras, maka akan dianggap sebagai antek PKI. Soeharto membranding dirinya sebagai role model Pancasilais. Siapapun yang bertentangan dengan dirinya, maka sudah tentu dianggap agen yang akan membangkitkan PKI.

Dari situlah, jika kita tengok Kembali beberapa tahun ke belakang, maka kelompok Islam garis keras selalu mewarnai event-event politik. Seperti tidak ada aktivitas lain untuk membangun negeri. Kelompok tersebut selalu ikut andil dalam perpolitikan di Indonesia, baik pilkada maupun pilpres.

Tentu saja, Islam mengajarkan untuk juga terlibat dalam politik kekuasaan, tapi tidak selalu melulu ‘petantang-petenteng’ saat pilkada atau pilpres. Melalui media, isu lama selalu digulirkan, seperti isu PKI, isu agama, dan etnis tertentu. Hal ini mengindikasikan kedekatan dan nostalgia antara kelompok Cendana dengan kelompok Islam garis keras.

Saya kira, kelompok Islam garis keras tersebut, jika memiliki kekuatan militer dan sokongan logistik yang cukup, maka kudeta bisa terjadi. Terutama aksi pada tahun 2017. Isu agama yang dimainkan berhasil menarik simpati kalangan umat Islam, hingga menjadi buah bibir di seluruh masyarakat Indonesia, dan hampir menimbulkan perpecahan.

Setiap aksi, bahkan isu yang dimainkan oleh kelompok garis keras tersebut, pasti ada teknis lapangan dan logistik yang disiapkan oleh yang berkepentingan. Sebab tidak mungkin mengerahkan masa dan isu sedemikian rupa pada zaman sekarang ini, tanpa ada yang membayar. Setiap gerakan yang mereka lakukan, tidak akan jauh dari kepentingan politik kekuasaan. Tentu yang berkepentingan itulah mencoba bersekutu dengan ormas Islam militan, untuk melakukan sebuah gerakan tertentu. Begitu banyak aksi massa dilakukan dengan agenda yang terkesah aneh. Pertanyaannya, dari mana mereka mendapatkan logistik itu?

Maka dari itu, kita jangan sampai terkecoh dengan gerakan mereka, provokasi, propaganda, dan isu-isu yang sebetulnya sudah sering dimainkan mereka, ayat agama, PKI dan lainnya. Buatlah gerakan produktif untuk membangun Indonesia ke depan, bukan memperuncing, memecah belah dengan bayaran yang murah. Apalagi menjual ayat-ayat Tuhan untuk kepentingan kecil saja, soal pilkada. Tidakkah mereka takut pada Tuhan Yang Maha Esa!