Kemendikbud yang Lagi Nge-POP

Baru-baru ini saya membaca berita mengejutkan pada dunia pendidikan kita saat masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini, yakni tentang Program Organisasi Penggerak (POP) yang menjadi program unggulan Kemendikbud. Program tersebut merupakan program peningkatan tenaga pendidikan dan kependidikan melalui organisasi. Beberapa organisasi besar seperti LP Ma’arif NU dan Muhammadiyah justru mundur dari program yang sudah terverifikasi tersebut. Mengapa?

Dana POP yang sebesar RP 595 Miliar pertahun akan sangat bermanfaat jika dialokasikan untuk membantu guru honorer, siswa dan penyediaan infrastruktur demi menunjangnya pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi saat ini. Sebab pandemi covid-19 hampir meluluhlantahkan segala sektor, tidak luput juga sektor pendidikan yang imbasnya pada kehidupan guru, siswa dan orang tua siswa.

Beberapa pakar pendidikan sangat khawatir menyaksikan penyelenggaraan POP di Indonesia oleh kemendikbud, ditambah ada indikasi kejanggalan pada program tersebut. Merujuk pada pengumuman resmi kemendikbud, empat dari ratusan proposal yang lolos diajukan dua yayasan bentukan korporasi besar, yakni Yayasan Putera Sampoerna dan Yayasan Bhakti Tanoto. Belum lagi ditambah birokrasi pendidikan terkenal dengan korupsinya, seperti hubungan atas bawah, upeti kepada atasan, potongan gaji, amplop untuk pengawas dan proyek-proyek lainnya seperti kenaikan jabatan dan lainnya.

Membaca  pengumuman program terseebut, dengan mudah kita melihat bahwa anggaran sebesar  itu tidak mengarah pada perbaikan sektor pendidikan, seperti  yang sudah dirancang sebelumnya. Menurut Prof. H.A.R. Tilaar tamatan Sekolah Guru (SPG, PGSD atau FKIP, IKIP, UNJ) bukan bodoh, tetapi tidak bisa mengajar bukan salah yang bersangkutan, tapi salah sistem pendidikan.
Jadi Kemendikbud sebetulnya tidak pernah punya program strategis untuk pemerataan dan peningkatan SDM.

Dahulu pendidikan di Indonesia menjadi bagian dari pendidikan zaman kolonial. Dimana sekolah didirikan untuk melahirkan orang yang berketerampilan membaca dan menulis untuk kepentingan perusahaan , perkebunan, dan pabrik orang-orang belanda. Kemudian pemerintah Hindia Belanda menyediakan sedikit anggaran untuk pendidikan dan menyediakan sekolah terbatas jumlah pesertanya. Kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh politik etis. Untuk kebanyakan orang, pemerintah menyediakan Sekolah Rakyat, sedangkan HIS, ELS dan HCS untuk kalangan bangsawan, pegawai negeri dan pegawai sesuai dengan yang dibutuhkan pemerintah.

Setelah merdeka, melalui masa orde baru, pendidikan merupakan satu unit yang tidak memberikan sumbangan lain kecuali melainkan peran atas kelestarian hegemoni kekuasaan, kerangka sistem sudah dipersiapkan, pentas sudah disediakan, dan setiap orang hanya dituntut untuk memainkan peran sejauh telah digariskan GBPP. Guru dan murid kehilangan kebebasan dan potensi.

Berjalannya sekolah-sekolah untuk meningkatnya SDM dalam negeri yang mana kaum pribumi memperoleh kesempatan untuk bersekolah oleh Muhammadiyah, LP Ma’arif Nahdlatul Ulama, Jamiatul Khair, Taman Siswa dan pesantren-pesantren merupakan reaksi terhadap kebijakan sistem yang berjalan pada pemerintah yang sama sekali tidak ada niat ‘murni’ meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas SDM di Indonesia.

Birokrasi pendidikan masih mewarisi semangat dominasi orde baru jika kita melihat kenyataan pada program-program unggulan kemendikbud saat ini, bahkan pragmatis. Pendidikan nasional belum sepenuhnya kondusif mengingat pendidikan hanya mempunyai satu tujuan dasar universal yaitu membawa manusia menjadi individu yang dewasa. Dewasa disini berarti sanggup berpikir sendiri, menggunakan pikirannya sendiri dan orang lain untuk kemudian menjadi pertimbangan dalam berpikir sendiri, menarik kesimpulan sendiri dan membuat keputusan sendiri untuk melakukan suatu tindakan dari hasil pertimbangan sendiri. Bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar, karena itu ia siap menannggung resiko.

Organisasi-organisasi besar seperti Muhammadiyah dan LP Ma’arif NU sudah makan asam garam dalam meningkatkan pendidikan karakter, nilai dan moral, bahkan sebelum ada negara Indonesia, saat ini menarik diri dari program peningkatan kualitas guru. Dengan masuknya yayasan korporasi  yang seharusnya membantu pendanaan pendidikan di Indonesia,  justru mengambil keuntungan dari program pemerintah  yang tentunya menimbulkan pertanyaan besar.  Begitu juga lembaga-lembaga yang terindikasi memiliki kedekatan dengan pejabat kementerian. Hal ini sangat janggal setidaknya dari segi etika,  membuktikan bahwa Kemendikbud bertindak feodal dalam program organisasi bergerak.

Tangerang Selatan 24 Juli 2020

Tiga Hal Penting yang Mesti Dilanjutkan oleh Alumni Pesantren

Oleh : M. Aminullah RZ

“Sebagai alumni pesantren, penting bagi kita untuk tetap memegang teguh erat prinsip-prinsip santri”

Mungkin nasehat diatas terdengar biasa, namun yang perlu ditekankan di sini adalah perilaku sebagaimana santri saat kita mondok dulu.

Dalam fase remaja, peralihan dari fase anak ke fase dewasa memang agak sulit diatur, tak jarang perilaku-perilaku menyimpang di lingkungan saat ini dilakukan oleh remaja, seperti halnya perkelahian, mengkonsumsi narkoba, berpacaran, dan sebagainya. Untuk mengontrol fase tersebut, kiai di pondok sudah membuat aturan-aturan yang ketat dan menekankan segala aktivitas dengan spiritual yang tinggi, seperti sholat berjama’ah, dzikir, ziarah, hafalan nadoman, dan lain-lain. Jika melanggar maka akan ditakzir guna membuat pelakunya jera.

Pada umumnya, santri ketika sudah menjadi alumni, mencari kebebasan setelah menjalankan dan mentaati aturan-aturan yang dibuat pondok, dan kembali merantau untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini adalah fase pencarian jatidiri. Perbedaannya adalah sudah tidak ada kontrol lagi dari kiai. Nah ini yang dimaksud penting agar tetap memegang teguh prinsip-prinsip santri. Bagaimana agar kita tetap memagang teguh prinsip-prinsip santri?

Pertama yang harus dilakukan adalah sederhana saja. Layaknya aktivitas santri di pondok, kita mesti tetap menjalankan sholat berjamaah di masjid/mushola terdekat, berdzikir,  mendaras Alquran, bersholawat (marhabanan) setiap malam Jumat, dan ziarah ke tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan tempat kita tinggal.

Kedua, hindari berkawan dengan yang jauh dari akhlak santri. Kita harus mencari jaringan alumni pesantren di mana kita tinggal guna menjaga jalinan silaturahim. Lebih dari itu, buatlah suatu forum untuk membangun kemajuan organisasi/komunitas alumni tersebut agar skill yang dimiliki masing-masing santri dapat terasah dengan baik.

Hal terakhir yang tidak kalah penting, yakni tetap takzim kepada para guru, kiai, dan orang yang lebih tua secara usia maupun keilmuan dengan mengirim hadiah fatihah kepada mereka setiap bakda sholat. Tentu, kita juga wajib tetap jalin komunikasi.

Sebagai bentuk takzim, kita juga dapat mengonsultasikan setiap langkah kita apakah baik atau tidak kepada kedua orang tua, para ulama, kiai, dan guru-guru kita di pesantren, baik melalui sambungan telfon atau sekadar obrolan melalui media sosial. Lebih afdhol (utama) silaturahim langsung. Di akhir pertemuan, usahakan memohon doa, “pandongane,” begitu biasanya para santri menutup pertemuannya dengan orang tua dan kiainya.

Di era yang semakin memprihatinkan, jauh dari perilaku-perilaku yang baik, semoga kita tetap menjadi santri yang istiqomah memegang teguh nilai-nilai agama yang telah diajarkan oleh para kiai kita.

*Warga Buntet Pesantren yang kini menjadi pengajar di Sekolah Citra Alam, Jagakarsa, Jakarta.
*Link Publikasi di Web Buntet Pesantren: http://www.buntetpesantren.org/2018/01/tiga-hal-penting-yang-mesti-dilanjutkan.html

Tugas Jokowi Cukup Berat Mengatasi Kota yang Sudah Terlanjur Semrawut

BANJIR merupakan persoalan yang selalu menghantui masyarakat Jakarta dari waktu ke waktu di saat musim hujan tiba. Kondisi akan menjadi lebih buruk lagi jika hujan turun pada saat yang bersamaan antara Jakarta dan wilayah Bogor. Tingginya volume air yang melewati aliran sungai ditambah dengan buruknya sistem drainase yang ada membuat air tidak dapat mengalir dengan baik sehingga meluap dan menggenangi wilayah titik banjir yang ada.

Sebagai Ibukota Negara, laju pembangunan dan perkembangan Jakarta berjalan dengan sangat cepat. Jika kondisi ini tidak dibarengi dengan perencanaan tata kota yang baik tentu akan berdampak buruk bagi keberlangsungan kota yang semakin lama akan semakin padat. Semakin sempitnya ruang terbuka hijau membuat daerah resapan air semakin berkurang, karena telah dipadati oleh kawasan bisnis baik mall, perkantoran maupun apartemen.

Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna dalam komentarnya di salah satu media nasional  mengatakan bahwa perubahan peruntukan lahan itu membuat air tidak dapat meresap dan tersalurkan dengan baik. Kawasan perumahan memiliki daya serap air lebih tinggi ketimbang kawasan bisnis, seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, maupun apartemen. Perubahan bentang alam tersebut, menurutnya, tidak disertai dengan antisipasi pada sistem drainase. Jadi tidak seimbang antara hujan dengan pengaturan air yang diangkut melalui sistem drainase.

Untuk itu Yayat menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan aturan yang lebih ketat dalam hal perizinan. Setiap izin mendirikan bangunan yang diberikan juga harus sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan zonasi wilayah. Pemberian izin juga harus disertai pengawasan lapangan secara ketat. Menurut dia, pemerintah tidak perlu ragu untuk bertindak tegas jika ada bangunan yang menyalahi izin dan peruntukan wilayah, seperti yang tertuang dalam RDTR.

Melihat kenyataan yang ada, tugas Gubernur DKI cukup berat agar dapat mengembalikan posisi kota yang sudah terlanjur semrawut seperti saat ini. Apa yang terjadi saat ini juga merupakan warisan dari pemerintahan DKI sebelumnya yang dengan mudah memberi izin terhadap pembangunan perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen yang pembangunannya dinilai kurang mengakomodir keramahan lingkungan.

Untuk itu ada baiknya semua kalangan mendukung upaya yang dilakukan oleh Gubernur DKI dalam membuat perencanaan tata kota yang lebih baik tanpa saling menyalahkan. Pemerintah pusat juga diminta untuk turun tangan secara langsung membantu Gubernur dalam mengurai masalah ini.

Jika kita hanya saling menyalahkan selamanya kita akan terjebak dalam masalah yang sama karena solusinya tak pernah ada dalam tindakan nyata.

Semoga Gubernur DKI Jakarta dan seluruh pihak terkait dapat merencanakan tata ruang kota dengan lebih bijaksana yang terintegrasi antara pembangunan dan sistem drainase yang menunjang, agar kelak dikemudian hari Jakarta yang kita cintai ini tidak selalu terjebak dalam masalah yang sama secara berlarut-larut. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga sangat penting untuk ditingkatkan. Semoga Jakarta jauh lebih indah dan dapat terbebaskan dari banjir di masa yang akan datang.

Muhammad Aminullah,
Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Media Televisi Kuda Pacu Sang CEO

Setelah mundurnya presiden Soeharto pada tahun 1998, Indonesia kemudian masuk pada era baru yakni Era Reformasi.

Perpolitikan Indonesia mengalami perubahan yang cukup drastis, dari sistem yang otoriter menjadi demokrasi. Di era demokrasi Indonesia, kebebasan pers sudah tidak lagi dikekang. Salah satu kemajuan dari kebabasan pers pada masa ini, dan juga dianggap kontroversial adalah kebijakan Abdurrahman Wahid (Gusdur) untuk menghapuskan Kementerian Informasi, badan yang pada masa Orde Baru memiliki peranan signifikan dalam mengontrol peran media di Indonesia.

Rancangan undang-undang tentang media yang dibuat pada masa kepemimpinan Habibi menyatakan ada beberapa unsur yang dikategorikan sebagai media, yaitu pers, yaitu televisi, radio, pers, film, internet dan alat komunikasi digital lainnya.

Di Indonesia televisi merupakan media yang paling dominan diantara media yang lainnya seperti radio, Koran dan lain sebagainya. Hal ini dapat dibuktikan melalui data statistik  yang menunjukkan bahwa pada tahun 2006 (dengan umur di atas 10 tahun), 85.86% dari masyarakat Indonesia menonton televisi, sementara itu yang mendengarkan radio hanya 40.26%, dan yang membaca koran/majalah hanya  23.46%. Fakta ini bahwa televisi merupakan media yang sangat mempengaruhi pola pikir, kepercayaan masyarakat sebagai konsumen melalui konten-konten yang disajikan. Seperti halnya TV One, Metro TV dan MNC Grup sebagai alat media komunikasi  dalam sitem demokrasi Indonesia saat ini.

Dengan kata lain, TV One, Metro TV dan MNC Grup memanfaatkan sebuah sistem yang sedang berjalan di Indonesia. Kedudukan media televisi seperti TV One, Metro TV atau MNC Grup menjadi sangat strategis dalam kancah perpolitikan nasional. Media televisi tersebut dipahami sebagai alat sekaligus sarana para kaum  kapitalis mempromosikan kepentingannya.

Isi media selalu mencerminkan kepentingan dari pihak-pihak yang memberikan dukungan finansial dan atasan terhadap keberadaan media. MEDIA POLITIK atau POLITIK MEDIA. Propaganda seperti ini bisa memanipulasi suatu permasalahan juga memahami bagaimana perilaku sosial, politik dan ekonomi.

Politik dibentuk dipemikiran setiap orang melalui media televisi propaganda yang dilakukan oleh para direktur-direktur utama media televisi tersebut untuk kepentingan mereka dikancah perpolitikan dengan sistem yang berjalan di Indonesia yaitu Demokrasi. Sebut saja Abu Rizal Bakrie bersama medianya TV One dan ANTV yang kita tentu sudah tahu kapal yang ia tunggangi adalah Partai Golkar, seringkali konten berita yang disajikan merupakan pencitraan Abu Rizal Bakrie untuk menaikkan ratting elektabilitasnya.

Surya Paloh dengan Metro TV nya membuat propaganda politiknya dengan tunggangannya partai NasDem. Metro TV sebagai stasiun televisi dengan program acara berita yang mendominasi di dalamnya, digunakan oleh Partai NasDem sebagai alat politik untuk meningkatkan popularitasnya.

Harry Tanoe Soedibjo bersama kudanya MNC Grup yakni MNCTV, RCTI dan Global TV akhir-akhir ini memunculkan berita yang ditayangkan antara lain bertujuan untuk menginformasikan secara deskriptif agar khalayak banyak mengetahui dan semakin sadar dengan kehadiran Harry Tanoe Soedibjo menjadi calon wakil presiden dari Partai Hanura.

Media televisi diatas merupakan stasiun televisi nasional dengan jumlah penonton yang tidak sedikit. Dalam menjalankan fungsinya, media televisi tersebut seringkali menggabungkan konten berita umum dengan aktivitas pencitraan sang direktur atau kegiatan Partai. Hal ini menjadi masalah ketika aktivitas atau kegiatan tersebut disampaikan melalui program acara berita. Di dalam program acara berita, masyarakat sebagai konsumen yang sebagian besar tidak peka dengan‘MEDIA AGENDA SETTING’ sangat mudah terpengaruhi oleh konten-konten berita yang disampaikan. Hal ini tidak terlepas dari anggapan bahwa program acara berita merupakan acara formal yang cenderung menyampaikan isu-isu yang dianggap penting di dalam suatu negara atau wilayah tertentu.

Penayangan berita yang tidak tepat akan menjauhkan masyarakat dari pemahaman yang menyeluruh mengenai apa yang semestinya paling tepat dan yang dianggap penting untuk mewujudkan kebaikan bersama dalam masyarakat. Terkait dengan hal ini, media televisi tersebut diatas belum memenuhi kriteria sebagai media yang menjalankan fungsinya dengan baik dalam sistem demokrasi.

Kunci Menyelesaikan Persoalan Bangsa Adalah Pendidikan

Pendidikan menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang sedemikian kompleks, sedangkan pendidikan itu sendiri tidak akan bisa lepas dari peran seorang guru. Bagaimana situasi dan kondisi pendidikan dimasa mendatang, tergantung baiamana guru melaksanakan fungsi mendidik dan mengajarnya. Banyak hal yang menaruh harapan besar pada pendidikan. Itu sebabnya pendidikan harus digarap serius oleh pemerintah.

Pendidikan di Indonesia adalah salah satu persoalan besar, namun sampai saat ini pemerintah belum pernah memiliki platform pembangunan kualitas manusia Indonesia melalui pendidikan dengan jelas. Pemerintah Kurang begitu serius dalam memajukan karsa bangsa yang memiliki daya saing tinggi.

Masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, akan melemahkan daya saing Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi global. Salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing Indonesia dan keluar dari persoalan bangsa adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dengan melakukan terobosan terbaru dalam sektor pendidikan.

Jika kita lihat kualitas SDM di Indonesia sudah cukup baik, tinggal bagaimana cara pemerintah dan institusi pendidikan menjadikan SDM tersebut menjadi SDM yang hebat. Seandainya pemerintahan kedepan bersama-sama institusi pendidikan menyatukan visi misi, maka Indonesia akan menjadi Negara yang terus berkembang dengan pesat dan mencetak SDM terbaik setiap tahunnya.

Untuk itu, Pemerintah kedepan harus benar-benar serius dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui pendidikan. Akan lebih baik bila pemerintah lebih fokus pada pengembangan sekolah-sekolah kejuruan pertanian, peternakan, maritim dan Industri. Tidak lupa pula bahwa sekolah-sekolah agama yang berbasis pesantren mulai dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah seringkali muncul SDM terbaik. Membuat program beasiswa bagi siswa/mahasiswa yang berprestasi untuk terus melanjutkan pendidikan.

Pemerintah kedepan juga sebaiknya terus meningkatkan martabat dan kesejahteraan guru dan dosen, karena hal tersebut terkait dengan kualitas pendidikan. Tak hanya itu, pemerintah juga harus meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan, baik itu di sekolah maupun perguruan tinggi dengan kurikulum yang digunakan haruslah world update dimana kurikulum tersebut terus mengikuti perkembangan dunia.

Meningkatkan kualitas SDM dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan adalah solusi tepat yang harus dilakukan pemerintah kedepan untuk menyelasaikan persoalan bangsa dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia. Dengan begitu maka Indonesia akan menjadi bangsa yang berpengetahuan luas dalam segala lini dan disegani oleh banyak bangsa lain tentunya.

Jejaring Sosial bagi pertumbuhan dan perkembangan remaja di Indonesia

Dunia maya adalah dunia yang tak mengenal batas, dunia yang bisa menjebak seseorang menjadi tak sadar. Mungkin ini adalah salah satu akibat dari kemajuan zaman yang semakin tak bisa dihindari. 

Salah satu yang bisa kita nikmati dalam dunia online adalah situs jejaring sosial, yaitu tempat berkumpul dan berinteraksinya antara satu individu dengan individu yang lain dalam sebuah komunitas. Komunitas itu memberikan banyak tawaran pada anggotanya untuk menjalin berbagai hubungan. 

Semakin banyak situs jejaring sosial yang yang ada di dunia maya, semua menawarkan sesuatu yang menarik. Mungkin ada kesamaan tapi juga ada perbedaan antara situs jejaring sosial yang satu denagn yang lain, misalnya Instagram dengan Twitter, atau Facebook dengan Friendster. 

Namun dibalik semua itu, situs jejaring sosial dapat dianggap seperti  pedang “bermata dua”. Ini disebabkan pengaruh negatif yang muncul akibat  pemakaian situs jejaring sosial yang digunakan secara berlebihan. 

Seperti yang dikatakan oleh peneliti dari Inggris yang bernama Catriona Marrison “apakah internet menjadi pelarian bagi orang yang mengalami depresi, atau justru sebaliknya internet menyebabkan orang depresi?” Dalam hal ini Marrison mengungkapkan internet media sosial yang dapat mempengaruhi pada kehidupan sosial di dunia nyata.

Dan dengan makin pesatnya perkembangan teknologi informasi, mungkinkah teknologi media sosial menjadi alternatif remaja terutama para siswa dan siswi Sekolah Menengah untuk belajar di kelas?

Para remaja sudah sangat akrab dengan teknologi, dan mereka rata-rata menikmati teknologi. Bergaul dengan remaja ini dengan memanfaatkan teknologi akan membuat cara belajar dan pemanfaatan media sosial yang lebih bergairah untuk para pelajar remaja, sehingga remaja sekarang dapat terus belajar dan belajar. 

Baik guru maupun orang tua harus berkordinasi untuk saling berbagi informasi atas kamajuan pendidikan dan perilaku remaja tersebut.

Penggunaan teknologi media sosial yang tepat justru akan semakin memperkuat pemahaman dan perilaku sosial para remaja atas pelajaran yang diajarkan di kelas maupun di rumah.
Dan karena teknologi sudah menjadi bagian hidup sehari-hari remaja saat ini, maka pengajaran yang memanfaatkan teknologi akan lebih menyatu dalam kehidupan para remaja Indonesia.

Putri Adila Bint Abdullah Raja Saudi: Jilbab Itu Tradisi, Bukan Anjuran Agama

Putri Adila Binti Raja Abdullah adalah salah satu dari sedikit wanita bangsawan Saudi yang berani tampil di depan publik. Fokus aksi publiknya? Perjuangan hak-hak wanita dan anak-anak. Dan jangan kaget, Putri Adila tidak memakai niqab – hanya kebaya warna-warni dengan selendang yang memperlihatkan dengan bangga sebagian rambut coklatnya.


Putri Adila mulai dikenal di luar negeri setelah wawancaranya di tahun 2010 dengan media Prancis Le Figaro. Dalam wawancara tersebut, Putri Adila membahas perubahan-perubahan yang diharapkannya terjadi di negeri yang dicintainya itu:

Sudah berapa lama Anda aktif di tengah masyarakat Saudi?

13 tahun

Seberapa jauh, menurut Anda, masyarakat Saudi bisa berubah?

Wah, saya tak tahu apakah bijak bagi kita untuk memberi batasan. Yang jelas, kami para perempuan masih bisa lebih aktif lagi di begitu banyak bidang. Sekarang kami fokus untuk mengubah hukum yang berlaku disini agar lebih ramah wanita: di bidang pernikahan, pendidikan, pekerjaan…

Masalah apa yang paling mendesak untuk ditangani di Saudi?

Di negeri ini, para wanita hidup dengan sistem wali (untuk hal seperti traveling atau bahkan operasi medis, mereka harus minta izin suami atau ayah mereka sebelum melakukannya–red.) Sistem ini sebenarnya tidak selalu dituruti, karena beberapa politisi juga tak menyetujui atau memedulikannya. Namun, mungkin ada lebih banyak hal yang masih bisa dilakukan tentang ini.
Saya juga khawatir pada kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak. Baru-baru ini ada anak umur 12 yang menikah dengan pria berusia 80 tahun…itu adalah salah satu bentuk kekerasan.

Jadi, tidak ada hukum di Saudi yang mengatur umur minimal untuk menikah?

Untuk saat ini belum ada. Kami sedang mengusahakannya. Dalam hal ini, saya mendapatkan bantuan dari para pemuka agama beserta ayah saya, Raja Abdullah.

Apakah perubahan masyarakat Saudi terjadi secepat yang Anda harapkan?
Perubahan sosial di Arab Saudi biasanya dipicu oleh keputusan dari atas, dari mereka yang berkuasa. Tentu kita perlu bersabar sebelum beberapa hal benar-benar berubah. Yang penting kita mulai harus bisa membedakan yang mana yang tradisi, dan yang mana yang memang anjuran agama.

Di Prancis, ada larangan memakai jilbab yang menutupi wajah. Bagaimana Anda menanggapi larangan ini?

Menutupi muka dengan jilbab adalah tradisi, bukan anjuran agama. Di Arab Saudi sendiri, para wanita bisa memilih mau menutup wajah, menutup rambut mereka saja, atau sekedar menyampirkan selendang di kepalanya seperti saya. Semua kembali ke masing-masing orang. Semuanya, setahu saya, Islami.
Saya juga merasa menutup seluruh wajah itu sah-sah saja — apa salahnya kalau memang itu dilakukan secara sukarela? Kecuali kalau – demi keamanan – wajah seseorang memang harus dibiarkan terbuka…

Bagaimana pendapat Anda tentang tradisi Saudi yang memisahkan pria dan wanita di tempat umum?

Saya sebenarnya tak melihat bahaya berarti kalau tradisi ini berubah, asalkan pria dan wanita bisa menghormati satu sama lain. Apalagi, sistem yang tegas memisahkan pria dan wanita di Saudi sudah dihapus di tempat seperti rumah sakit dan Masjidil Haram. Tapi tentu ini harus dilakukan perlahan-lahan, dibarengi dengan dikuatkannya hukum anti-pelecehan seksual.


…dan tentang larangan wanita untuk menyetir?

Ah, bukan tempat saya untuk menentukan apakah itu boleh atau tidak. Tapi, kalau wanita sudah biasa berurusan dengan produk teknologi modern lainnya, kenapa tidak dengan mobil?

Pertanyaan terakhir: apakah menurut Anda Facebook itu berbahaya?

Haha, sekarang anak-anak saya selalu main Facebook! Waktu mereka masih kecil dulu, saya selalu mengawasi pemakaian internet mereka. Tapi sekarang, saya harus mulai percaya kalau mereka tidak akan aneh-aneh. Yang bisa kita lakukan sebagai orang tua hanyalah menanamkan nilai-nilai dasar pada anak. Ini tentu tak sama dengan mengekang mereka!

Sumber : http://edyaeffendi.com/archives/40067