Putri Adila Bint Abdullah Raja Saudi: Jilbab Itu Tradisi, Bukan Anjuran Agama

Putri Adila Binti Raja Abdullah adalah salah satu dari sedikit wanita bangsawan Saudi yang berani tampil di depan publik. Fokus aksi publiknya? Perjuangan hak-hak wanita dan anak-anak. Dan jangan kaget, Putri Adila tidak memakai niqab – hanya kebaya warna-warni dengan selendang yang memperlihatkan dengan bangga sebagian rambut coklatnya.


Putri Adila mulai dikenal di luar negeri setelah wawancaranya di tahun 2010 dengan media Prancis Le Figaro. Dalam wawancara tersebut, Putri Adila membahas perubahan-perubahan yang diharapkannya terjadi di negeri yang dicintainya itu:

Sudah berapa lama Anda aktif di tengah masyarakat Saudi?

13 tahun

Seberapa jauh, menurut Anda, masyarakat Saudi bisa berubah?

Wah, saya tak tahu apakah bijak bagi kita untuk memberi batasan. Yang jelas, kami para perempuan masih bisa lebih aktif lagi di begitu banyak bidang. Sekarang kami fokus untuk mengubah hukum yang berlaku disini agar lebih ramah wanita: di bidang pernikahan, pendidikan, pekerjaan…

Masalah apa yang paling mendesak untuk ditangani di Saudi?

Di negeri ini, para wanita hidup dengan sistem wali (untuk hal seperti traveling atau bahkan operasi medis, mereka harus minta izin suami atau ayah mereka sebelum melakukannya–red.) Sistem ini sebenarnya tidak selalu dituruti, karena beberapa politisi juga tak menyetujui atau memedulikannya. Namun, mungkin ada lebih banyak hal yang masih bisa dilakukan tentang ini.
Saya juga khawatir pada kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak. Baru-baru ini ada anak umur 12 yang menikah dengan pria berusia 80 tahun…itu adalah salah satu bentuk kekerasan.

Jadi, tidak ada hukum di Saudi yang mengatur umur minimal untuk menikah?

Untuk saat ini belum ada. Kami sedang mengusahakannya. Dalam hal ini, saya mendapatkan bantuan dari para pemuka agama beserta ayah saya, Raja Abdullah.

Apakah perubahan masyarakat Saudi terjadi secepat yang Anda harapkan?
Perubahan sosial di Arab Saudi biasanya dipicu oleh keputusan dari atas, dari mereka yang berkuasa. Tentu kita perlu bersabar sebelum beberapa hal benar-benar berubah. Yang penting kita mulai harus bisa membedakan yang mana yang tradisi, dan yang mana yang memang anjuran agama.

Di Prancis, ada larangan memakai jilbab yang menutupi wajah. Bagaimana Anda menanggapi larangan ini?

Menutupi muka dengan jilbab adalah tradisi, bukan anjuran agama. Di Arab Saudi sendiri, para wanita bisa memilih mau menutup wajah, menutup rambut mereka saja, atau sekedar menyampirkan selendang di kepalanya seperti saya. Semua kembali ke masing-masing orang. Semuanya, setahu saya, Islami.
Saya juga merasa menutup seluruh wajah itu sah-sah saja — apa salahnya kalau memang itu dilakukan secara sukarela? Kecuali kalau – demi keamanan – wajah seseorang memang harus dibiarkan terbuka…

Bagaimana pendapat Anda tentang tradisi Saudi yang memisahkan pria dan wanita di tempat umum?

Saya sebenarnya tak melihat bahaya berarti kalau tradisi ini berubah, asalkan pria dan wanita bisa menghormati satu sama lain. Apalagi, sistem yang tegas memisahkan pria dan wanita di Saudi sudah dihapus di tempat seperti rumah sakit dan Masjidil Haram. Tapi tentu ini harus dilakukan perlahan-lahan, dibarengi dengan dikuatkannya hukum anti-pelecehan seksual.


…dan tentang larangan wanita untuk menyetir?

Ah, bukan tempat saya untuk menentukan apakah itu boleh atau tidak. Tapi, kalau wanita sudah biasa berurusan dengan produk teknologi modern lainnya, kenapa tidak dengan mobil?

Pertanyaan terakhir: apakah menurut Anda Facebook itu berbahaya?

Haha, sekarang anak-anak saya selalu main Facebook! Waktu mereka masih kecil dulu, saya selalu mengawasi pemakaian internet mereka. Tapi sekarang, saya harus mulai percaya kalau mereka tidak akan aneh-aneh. Yang bisa kita lakukan sebagai orang tua hanyalah menanamkan nilai-nilai dasar pada anak. Ini tentu tak sama dengan mengekang mereka!

Sumber : http://edyaeffendi.com/archives/40067

Senayan Makin Sepi Jelang Pemilu 2014

MENGANALISA dari tahun ketahun, perilaku buruk para dewan rakyat ini tak kunjung membaik. Di tengah kecaman masyarakat soal kinerja anggota DPR, anggota dewan yang membolos semakin banyak jelang Pemilihan Umum 2014. Kuat dugaan, mereka tidak lagi mementingkan fungsinya sebagai wakil rakyat karena sibuk kampanye.

"Menurut saya, sebaiknya anggota DPR yang sering membolos tidak perlu lagi dipilih di Pemilu 2014. Rakyat perlu memberikan sanksi kepada mereka," tegas Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin.

Kurangnya ketegasan dan perhatian dari ketua DPR RI dengan akun twitternya @marzukiealie_MA dan juga BK (Badan Kehormatan) DPR terhadap peraturan yang ditetapkan untuk fraksi dan anggota dewan juga menjadi pemicu anggota DPR yang sering bolos.

Faktor ini tentu sangat merugikan rakyat Indonesia mengingat rakyat memilih legislatif untuk memenuhi janjinya saat kampanye. Terlebih anggota dewan yang berdalih studi banding ke luar negeri, dengan menghamburkan uang rakyat ditambah tunjangan jalan-jalan. Hal ini menjadi sorotan masyarakat bahwa kita memilih legislatif untuk bekerja sesuai fungsinya bukan rekreasi dan membolos untuk kepentingan kampanye.

Dalam beberapa pekan terakhir, kehadiran anggota DPR dalam mengikuti sidang paripurna terus merosot, bahkan pertemuan harus ditunda (skors) beberapa saat karena jumlah kehadiran anggota dewan tidak kuorum. Rapat komisi-komisi di DPR makin memprihatinkan menjelang Pemilu 2014.

Contohnya, rapat di Komisi I, Komisi IV, Komisi III, dan Komisi VIII pada hari Rabu 5/2/2014 lalu hanya dihadiri segelintir anggota DPR. Padahal kalau kita telisik lebih jauh, semua agenda dan rapat sidang anggota DPR bagi rakyat sangat penting.

Dalam Pasal 243 Tata Tertib DPR, yang dimiliki DPR, pada Tata Cara Pelaksanaan Persidangan dan Rapat, disebutkan bahwa kehadiran dalam rapat harus berupa kehadiran fisik. Itu berarti tidak bisa hanya menandatangani daftar hadir.

Sebagai ketua DPR RI, bapak Dr H Marzuki Alie, MA dan Badan Kehormatan DPR harus mempublikasikan daftar hadir anggota DPR, agar meminimalisir angka golput dan rakyat tidak salah memilih calon anggota legeslatif yang bolos dari tugas, apalagi pergi kampanye dan lebih mementingkan partai atau golongan tertentu.

Semoga kedepan anggota dewan kita lebih memperhatikan rakyat dengan bekerja keras dan hadir pada rapat atau sidang yang digelar DPR di Senayan, agar tidak lagi sia-sia anggaran Negara dari rakyat untuk kesejahteraan anggota dewan.

Tulisan ini dimuat oleh Tribunnews: https://www.tribunnews.com/tribunners/2014/02/21/senayan-makin-sepi-jelang-pemilu-2014

Perencanaan Tata Kota Yang Baik Dapat Mengatasi Banjir

Banjir merupakan persoalan yang selalu menghantui masyarakat Jakarta dari waktu ke waktu disaat musim hujan tiba. Kondisi akan menjadi lebih buruk lagi jika hujan turun pada saat yang bersamaan antara Jakarta dan wilayah Bogor. Tingginya volume air yang melewati aliran sungai ditambah dengan buruknya sistem drainase yang ada membuat air tidak dapat mengalir dengan baik sehingga meluap dan menggenangi wilayah titik banjir yang ada.

Sebagai Ibu Kota Negara, laju pembangunan dan perkembangan Jakarta berjalan dengan sangat cepat. Jika kondisi ini tidak dibarengi dengan perencanaan tata kota yang baik tentu akan berdampak buruk bagi keberlangsungan kota yang semakin lama akan semakin padat. Semakin sempitnya ruang terbuka hijau membuat daerah resapan air semakin berkurang, karena telah dipadati oleh kawasan bisnis baik mall, perkantoran maupun apartemen.

Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna dalam komentarnya di salah satu media nasional  mengatakan: “Perubahan peruntukan lahan itu membuat air tidak dapat meresap dan tersalurkan dengan baik. Kawasan perumahan memiliki daya serap air lebih tinggi ketimbang kawasan bisnis, seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, maupun apartemen. Perubahan bentang alam tersebut, menurutnya, tidak disertai dengan antisipasi pada sistem drainase. “Jadi tidak seimbang antara hujan dengan pengaturan air yang diangkut melalui sistem drainase.”

Untuk itu Yayat menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan aturan yang lebih ketat dalam hal perizinan. Setiap izin mendirikan bangunan yang diberikan juga harus sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan zonasi wilayah. Pemberian izin juga harus disertai pengawasan lapangan secara ketat. Menurut dia, pemerintah tidak perlu ragu untuk bertindak tegas jika ada bangunan yang menyalahi izin dan peruntukan wilayah, seperti yang tertuang dalam RDTR. “Kalau tidak ada izin, dibongkar. Sekalipun ada izin tapi menyalahi ketentuan, ya, tetap diproses hukum,” ujarnya.

Melihat kenyataan yang ada, tugas Gubernur DKI cukup berat agar dapat mengembalikan posisi kota yang sudah terlanjur semraut seperti saat ini, apa yang terjadi saat ini juga merupakan warisan dari pemerintahan DKI sebelumnya yang dengan mudah memberi izin terhadap pembangunan perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen yang pembangunannya dinilai kurang mengakomodir keramahan lingkungan.

Untuk itu ada baiknya semua kalangan mendukung upaya yang dilakukan oleh Gubernur DKI dalam membuat perencanaan tata kota yang lebih baik tanpa saling menyalahkan. Pemerintah pusat juga diminta untuk turun tangan secara langsung membantu Gubernur dalam mengurai masalah ini. Jika kita hanya saling menyalahkan selamanya kita akan terjebak dalam masalah yang sama karena solusinya tak pernah ada dalam tindakan nyata.

Semoga Gubernur DKI Jakarta yang belum lama dilantik yakni Batsuki Tjahya Purnama dan seluruh pihak terkait dapat merencanakan tata ruang kota dengan lebih bijaksana yang terintegrasi antara pembangunan dan sistem drainase yang menunjang, agar kelak dikemudian hari Jakarta yang kita cintai ini tidak selalu terjebak dalam masalah yang sama secara berlarut-larut. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga sangat penting untuk ditingkatkan. Semoga Jakarta jauh lebih indah dan dapat terbebaskan dari banjir di masa yang akan datang.

Tulisan saya ini dimuat oleh Media Indonesia pada tanggal 27 bulan januari tahun 2014 dan beberapa media lain.
http://www.mediaindonesia.com/suaraanda/read/57/Perencanaan-Tata-Kota-yang-Baik-Dapat-Mengatasi-Banjir/2014/01/27
http://krjogja.com/read/202394/perencanaan-tata-kota-yang-baik-dapat-mengatasi-banjir.kr